PLN Ajukan 3 Triliun PMN 2025 untuk Bangun Kelistrikan Daerah Terpencil

INFO NASIONAL – Komisi VI DPR RI menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2025 sebesar Rp3 triliun untuk PT PLN (Persero), dalam agenda Rapat Kerja berbareng Menteri BUMN, di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024.

Alokasi PMN tersebut mendukung langkah PLN dalam mencapai rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik 100 persen. Ini selaras dengan komitmen mewujudkan keadilan daya khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar alias 3T.

Anggota Komisi VI DPR RI, Muhammad Sarmuji, selaku ketua rapat kerja mendukung penuh alokasi PMN sebagai upaya PLN dalam memberikan akses listrik bagi masyarakat di wilayah terpencil.

“Kita mendukung sepenuhnya tentang penguatan listrik desa, pemasangan jaringan listrik sampai ke pelosok-pelosok,” ujar Sarmuji.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, PLN berbareng pemerintah berkomitmen penuh untuk menyediakan listrik hingga ke seluruh pelosok tanah air, tak terkecuali wilayah 3T. Menurutnya, saat ini listrik sudah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat.

“Maka dari itu, berbareng dengan pemerintah, kami bakal terus menggenjot pemerataan listrik sampai wilayah 3T sesuai dengan pengejawantahan sila ke-5 Pancasila, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia,” ujar Darmawan.

Kata Darmawan, PLN berbareng Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyusun dan menyepakati roadmap program Listrik Desa alias Lisdes untuk mencapai rasio desa berlistrik PLN 100 persen.

Untuk mendukung sasaran tersebut, PLN mengusulkan alokasi PMN untuk program Lisdes 2025 untuk melistriki sebanyak 85 ribu pengguna di 1.092 desa.

Darmawan mengatakan, PLN terus berupaya menghadirkan listrik ke pelosok meskipun dihadapkan pada tantangan aksesibilitas, geografis, kondisi rawan keamanan maupun bentrok sosial.

Iklan

Menurut Darmawan, lewat transformasi digital nan dilakukan PLN, roadmap Lisdes saat ini telah terintegrasi dengan peta geospasial. Sehingga, perencanaan dan eksekusi Lisdes bakal lebih terukur dan tepat sasaran.

"Kemudian telah dilakukan juga komunikasi ke Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah). Di daerahnya masing-masing, setiap GM berjumpa dengan para Gubernur, Bupati, DPRD, dan stakeholder lain untuk mendapatkan dukungan, lantaran program listrik desa ini bukanlah program PLN saja, tetapi ini adalah program negara,” ujar Darmawan.

Dalam periode 2015-2022, PLN telah sukses memanfaatkan biaya PMN sebesar Rp49,81 triliun untuk pembangunan prasarana kelistrikan, salah satunya untuk melistriki 7.980 desa nan dinikmati 1,37 juta masyarakat di seluruh Indonesia.

Hingga Mei 2024, capaian rasio desa berlistrik nasional berada di nomor 99,87 persen. PLN pun terus berupaya menyerap biaya PMN secara optimal guna mendukung tercapainya sasaran rasio desa berlistrik 100 persen.

“Hadirnya listrik pada daerah-daerah bakal menciptakan multiplier effect melalui peningkatkan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan ekonomi sektor riil, sehingga dapat menjadi daya sorong pertumbuhan perekonomian wilayah setempat,” kata dia.

Menteri BUMN, Erick Thohir berharap, lewat support PMN, PLN dan perusahaan BUMN lainnya dapat memberikan faedah lebih pada pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kita harapkan gimana PMN ini bisa tepat sasaran dan bisa memberikan faedah nan lebih banyak lagi untuk pertumbuhan ekonomi ataupun hal-hal kebijakan nan menjaga pertumbuhan nan terjadi saat ini secara menyeluruh,” ujarnya. (*)