Perludem Sebut Kasus Asusila Hasyim Asy'ari Mencoreng Citra KPU

TEMPO.CO, Jakarta - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) merespons pemecatan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari usai putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hasyim terbukti menyalahgunakan kedudukan dan wewenangnya dalam kasus tindak cabul terhadap CAT, wanita personil Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda.

"Pasti, ya. Pemberhentian tetap Hasyim Asy'ari mempengaruhi gambaran dan kredibilitas lembaga KPU," kata Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini saat ditemui di Jakarta Pusat, Sabtu, 6 Juli 2024.

Titi menjelaskan bahwa pemecatan Hasyim Asy'ari berakibat besar pada opini negatif masyarakat terhadap KPU. "Pasti bakal ada pandangan nan stigmatis dan miring kepada KPU," tuturnya. 

Oleh karena itu, Titi menyampaikan, pembenahan diri nan dilakukan oleh enam komisioner KPU lainnya menentukan pandangan masyarakat terhadap penyelengaraan pemilu nan dalam waktu dekat bakal bermuara pada Pemilihan Kepada Daerah alias Pilkada Serentak 2024.

"Menurun alias tidaknya kepercayaan masyarakat berjuntai pada KPU nan membenahi diri dari sisi kelembagaan maupun personel penyelenggara pemilu," ujarnya. 

Iklan

Dosen tamu Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) itu juga menjabarkan sejumlah langkah nan bisa dilakukan KPU untuk memperbaiki gambaran kelembagaan, seperti pertimbangan keahlian nan tak produktif, membangun relasi nan terbuka dengan beragam pihak, dan memastikan para pejabatnya tidak melanggar etik maupun menyalahgunakan kewenangan. 

Titi berambisi putusan DKPP terhadap Hasyim dapat membangun sistem internal nan lebih baik atas penindakan secara sigap untuk kasus-kasus kekerasan seksual serupa.

"Kalau sistem kerja internalnya baik, maka KPU tidak perlu menunggu orang melapor ke DKPP lantaran sudah bisa terlebih dulu dicegah," ucapnya. 

Pilihan editor: Kaesang Sebut Jawa Tengah Butuh Pemimpin nan Bisa Selesaikan Semua Masalah