Megawati Sebut Hubungannya dengan Jokowi Baik, Namun Tolak Wacana Presiden Tiga Periode

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Kelima Megawati Soekarnoputri akhirnya mengungkap soal hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Ia mengatakan, hubungannya dengan Jokowi baik-baik saja.

Hanya saja, kata Megawati, dia tak setuju dengan rencana perpanjangan masa kedudukan presiden menjadi tiga periode lantaran melanggar konstitusi.

Sebelumnya, pada Februari 2022 pendapat presiden 3 periode nan sempat meninggal suri kembali hidup setelah tiga ketua umum partai mendukung penundaan Pemilu 2024. Mereka adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan.

Megawati sejak awal menolak rencana perpanjangan masa kedudukan presiden. Belakangan hubungan antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan itu disebut renggang.

"Lho enaknya lho dia ngomong gitu. Saya sama presiden baik-baik saja. Memangnya kenapa? Hanya lantaran saya dikatakan, lantaran saya tidak mau ketika diminta tiga periode. Atau lantaran saya katanya tidak mau memperpanjang? Lho, saya tahu norma kok," kata Megawati saat memberikan sambutan di aktivitas penyerahan salinan bendera pusaka kepada seluruh gubernur se-Indonesia di Balai Samudra, Jakarta, pada Senin 5 Agustus 2024.

Awalnya, Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu menanyakan kepada audiens tentang nurani, moral, dan etika. Lebih lanjut, Mega, sapaan akrabnya menyatakan haknya untuk berbicara. Sebab kata dia, Indonesia merupakan negara demokratis.

"Saya enggak bisa jika terus, enggak boleh ngomong-enggak boleh ngomong. Enggak! Saya punya mulut. Hak saya untuk berbicara, jika mengakui negara kita adalah negara demokratis," kata Ketua Umum PDIP itu melalui pesan tertulis nan diterima Tempo pada Senin 5 Agustus 2024.

Mega lampau menyinggung sejumlah penjabat gubernur nan diangkat oleh Pemerintahan Jokowi dan meminta Pj kepala wilayah untuk netral. Menurut Megawati, dia mengetahui bahwa ada misi tertentuk dalam proses pilkada serentak nanti. 

"Yang datang (Pj) gubernurnya siapa saja, sih. Saya kan tahu kok. Tetapi saya ini loh, saya elus dada saya, saya elus dada saya" ujar Mega.

Putri Prokmator RI Bung Karno ini meminta para penjabat kepala wilayah itu untuk sadar, karena negara ini diatur oleh Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Di sisi lain, menurut dia setiap penduduk negara mempunyai kewenangan nan sama.

Iklan

"Kalau saya salah, ngomong. Tidak laki-laki, tidak perempuan. Jadi, artinya jangan, ya, macam-macam. Ya, dong. Gimana sih diberi kewenangan nan sama, tidak ada (perbedaan) dari presiden sampai kaum papa. Haknya sama. Ingat! Begitu juga dalam pemilu. Pemilu langsung haknya sama. Jadi, berikan kepada rakyat kewenangan mereka," kata Mega.

Megawati kemudian bertanya kepada mahir norma nan hadir. Menurut Mega, wacana presiden tiga periode itu ranahnya konsitusi. Mega menyatakan dirinya tidak punya kewenangan dalam menentukan boleh alias tidak wacana presiden tiga periode. Dari situ, Mega berdasar bahwa patokan presiden seumur hidup waktu reformasi itu sudah diubah.

"Mana nan mahir norma angkat tangan. Itu kan ranahnya namanya konstitusi. Ya saya tidak punya kewenangan lho mengatakan boleh alias tidak. Itu kan mesti Majelis Permusyawaratan Rakyat. Karena apa? Ketika dari nan namanya presiden seumur hidup itu waktu reformasi kan diubah. Itu TAP MPR. Saya tanya kepada mahir tata negara, apakah MPR nan sekarang disamakan ini, TAP-nya itu tetap berlaku? Yes. Ada nan mau menyanggah? Ahli norma tata negara? Ya silakan," ujar Megawati.

Megawati menyampaikan dirinya hanya berbincang tentang kebenaran. Ia tidak mau republik ini rusak oleh orang Indonesia nan tidak merasa harus  melakukan bergotong royong alias tidak lagi Bhineka Tunggal Ika. 

"Dan rusaknya oleh kalian sendiri, orang Indonesia nan sudah tidak merasa lagi nan namanya kita kudu bergotong royong, kudu kekeluargaan, tidak ada lagi nan namanya Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana, ya, terus kalian mau jadi apa? Elite saja. Wah, jika dibilang elite, luar biasa," kata Megawati.

Dilansir dari Majalah Tempo, mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Andi Widjajanto bercerita, Jokowi memanggilnya di ruang tengah Istana Negara. Jokowi meminta Andi membikin kajian tentang perpanjangan masa kedudukan presiden. Dan Andi diberi waktu tiga bulan. 

Saat itu, kata Andi, Jokowi menyampaikan keresahannya ihwal proyek strategis nasional nan terancam mangkrak saat masa jabatannya berakhir.

Pilihan Editor: Seribu Cara Tetap Berkuasa

MOCHAMAD FIRLY FAJRIAN