Luhut Beri Sinyal Pembatasan Pembelian BBM Subsidi: Kita Berharap 17 Agustus Sudah Bisa Mulai

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah tengah membereskan masalah pemborosan anggaran nan terjadi di Indonesia. Salah satu nan dilakukan pemerintah adalah dengan efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Kita berambisi 17 Agustus sudah bisa mulai, orang nan tidak dapat subsidi bisa kita kurangi," kata Luhut melalui keterangan video nan diunggah di Instagarm resmi @luhut.pandjaitan, Selasa, 9 Juli 2024.

Menurut Luhut pemborosan anggaran mesti disetop lantaran pemerintah kudu menjaga stabilitas dan keseimbangan anggaran negara. Terlebih, dia menyampaikan, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini diproyeksikan lebih besar daripada sasaran nan ditetapkan. 

Hal ini seiring dengan pendapatan negara nan diproyeksi tidak mencapai target. Pasalnya, kata Luhut, setoran PPh badan dari perusahaan-perusahaan berbasis komoditas nan terdampak penurunan nilai bakal merosot.

Ihwal pengurangan BBM subsidi untuk masyarakat, Luhut tidak menjelaskan perincian skema nan bakal diterapkan. Ia hanya mengatakan, Pertamina sedang menyiapkannya.

Tempo pun berupaya mengonfirmasi Pertamina Patra Niaga soal sinyal pembatasan pembelian BBM subsidi tersebut. Namun hingga buletin ini ditulis, Manager Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, belum menjawab pertanyaan nan Tempo sampaikan melalui aplikasi perpesanan. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya memprediksi realisasi subsidi dan kompensasi daya tahun 2024 bakal membengkak. Proyeksi kenaikan ini didorong oleh perubahan Indonesian Crude Price (ICP), nilai tukar rupiah, serta peningkatan volume LPG dan listrik bersubsidi.

Sri Mulyani menyampaikan proyeksi tersebut dalam rapat kerja berbareng Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Banggar DPR RI) pada Senin, 8 Juli 2024. "Belanja dari sisi subsidi dan kompensasi nan diperkirakan juga bakal mengalami kenaikan lantaran adanya aspek volume, maupun kurs dan harga," kata Sri Mulyani di Kompleks Senayan.

Per semester I 2024, realisasi subsidi dan kompensasi daya sebesar Rp 155,7 triliun. Pada periode nan sama tahun lalu, realisasi dan kompensasi daya tercatat sebesar Rp 161,9 triliun. 

Iklan

"Kalau kita lihat, jumlah nan kita bayarkan Rp 155,7 triliun. Dibandingkan tahun lalu, sebetulnya tetap mengalami penurunan 3,8 persen. Namun, ini belum memasukkan kompensasi dan beberapa nan kelak kudu kita lihat dari sisi realisasi subsidi dan kompensasi nan tetap kudu kita hitung di semester II," tuturnya. 

Realisasi subsidi dan kompensasi BBM per semester I 2024 tercatat sebesar 7.164,2 ribu kiloliter (KL). Sementara untuk realisasi periode nan sama pada 2023 sebesar 7.167,7 ribu KL. Artinya, realisasinya naik tipis 0,05 persen.

RIRI RAHAYU | ANNISA FEBIOLA

Pilihan Editor: Sri Mulyani Prediksi Subsidi dan Kompensasi Energi 2024 bakal Bengkak