Kritik Fasilitas Mewah Komisioner, Mahfud Md Nilai KPU Tak Layak Jadi Penyelenggara Pilkada 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud Md melalui akun media sosial X pribadinya mengunggah tanggapannya mengenai pemecatan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu alias DKPP.  Calon wakil Presiden nomor urut 3 ini juga mengkritik style hidup komisioner KPU.

"Pasca putusan DKPP memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari kita terus terkaget-kaget dengan buletin selanjutnya," tulis Mahfud melalui akun X @mohmahfudmd pada Ahad, 7 Juli 2024 pukul 22.30 WIB.

Hasyim Asy'ari dipecat Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) lantaran kasus pelecehan tindak cabul terhadap Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda, wanita berinisial CAT.

Mahfud menyinggung obrolan pembahasan dalam podcast Abraham Samad SPEAK UP. "Setiap komisioner KPU sekarang memakai 3 mobil dinas mewah ada juga penyewaan jet untuk argumen dinas nan berlebihan. Juga akomodasi lain jika ke wilayah nan (maaf) asusila," ujar unggahan tersebut. 

Mahfud meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah tidak tak bersuara saja dan perlu bertindak lantaran KPU dituding tidak layak menjadi lembaga penyelenggaraan Pilihan Kepala Daerah alias Pilkada. "Secara umum KPU ini tak layak menjadi penyelenggara Pilkada nan sangat krusial bagi masa depan Indonesia," tuturnya. 

Mahfud juga meminta penggantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa kudu menunda Pilkada November 2024 mendatang.

"Ada vonis MK No.80/PUU-IX/2011 nan isinya 'jika komisioner KPU mengundurkan diri maka tidak boleh ditolak alias tidak boleh digantungkan pada syarat pengunduran itu kudu diterima oleh lembaga lain' ini mungkin jalan nan baik jika mau lebih baik," tuturnya. 

Pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, mengucapkan terima kasih kepada Mahfud MD, dia menilai kritikan tersebut sebagai masukan kepada lembaganya.

"Tapi pada intinya kami memahami itu sebagai ungkapan rasa sayang ke semua proses pendemokrasian nan melibatkan penyelenggara.  Apa nan menjadi perhatian para pihak itu pasti bakal menjadi perhatian kami, ya tentu kami perbaiki nan kurang," kata Afifuddin di Hotel Gran Melia, Jakarta pada Senin, 8 Juni 2024. 

Iklan

Dia mengatakan KPU bakal mempertahankan apa nan dinilai baik dan meninggalkan nan buruk. "Jadi kami melihatnya sebagai kritik sekaligus pengingat bahwa kami semua kudu ahli serta menjaga integritas dari semua jejeran menjelang penyelenggaraan Pilkada," tuturnya.

Afifuddin menyebut soal mobil dinas, komisioner mendapatkan akomodasi 2 saja. "Satunya kan mobil lama ya tidak semua dipakai. Nanti teman-teman Kesekjenan bisa menjelaskan," ujarnya. 

Menurutnya, dia pernah menanyakan soal akomodasi jangan sampai melanggar aturan. Afifuddin tidak menjawab soal kritik jet pribadi nan dipakai untuk ke tempat asusila. Menurutnya akomodasi jet dipakai untuk kebutuhan penyediaan logistik Pemilu 2024 lalu.

"Selama itu dilakukan untuk mendatangi tempat-tempat nan susah dijangkau lantaran waktu sangat mepet. Pertaruhannya kan jika peralatan tidak bisa terkirim dan seterusnya," ujarnya. 

Afifuddin mengaku tidak mengerti soal tudingan pemakaian jet pribadi untuk ke tempat asusila. "Kalau soal nan berangkaian dengan putusan DKPP sekali lagi saya tidak mengomentari hal-hal nan sifatnya bukan kelembagaan," ujar dia.

Afifuddin menepis komisioner KPU mendapat akomodasi 3 mobil mewah.

"Dua (mobil) nan nempel di kami. Satunya mobil lama pelat merah itu nan bisa dipakai jejeran lain," ujarnya.

Pilihan Editor: Riwayat Pendidikan Hasyim Asyari, Pernah Jadi Ketua OSIS dan Belajar di Pesantren