TEMPO.CO, Solo - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka merespons soal polemik kuliner nonhalal di kotanya nan kemungkinan mempengaruhi ranking Kota Solo sebagai Kota Toleran. Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029 itu tak mempersoalkannya.
"Saya rasa bukan masalah indikatornya ya. Tapi aplikasinya di lapangan saja. Di kehidupan sehari-hari (toleransi) seperti apa. Saya kira baik-baik saja kok," ujar Gibran ketika ditemui awak media di Gedung DPRD Kota Solo, Jawa Tengah, usai menghadiri rapat paripurna, Senin, 8 Juli 2024.
Putra sulung Presiden Joko Widodo alias Jokowi itu mengatakan, saat ini Kota Solo belum mempunyai peraturan wilayah alias perda tentang toleransi. Menurutnya, itu nan bakal dikejar Pemerintah Kota Solo ke depan untuk dibuatkan regulasinya.
"Itu (perda tentang toleransi) kelak nan kami kejar. nan krusial kan warganya," ucap dia.
Diwartakan sebelumnya, Festival Kuliner Pecinan Nusantara nan menawarkan menu kuliner nonhalal itu sebelumnya sempat menuai kontroversi. Namun, setelah ada audiensi antarpihak terkait, pagelaran kuliner itu pada akhirnya dibuka dengan area tempat pagelaran kuliner ditutup menggunakan kain hitam.
Gibran menyebut persoalan itu sudah tidak ada lagi lantaran sudah diselesaikan dengan baik.
"Enggak ada, udah beres ya. Memang jika ada kejadian seperti itu biasa lah. Itu kan masukan-masukan dari teman-teman. Termasuk DSKS (Dewan Syariah Kota Surakarta) kemarin juga sudah memberikan masukan nan baik. Nggak apa-apa kok. Semuanya kooperatif. Teman-teman DSKS juga kooperatif semua," kata dia.
Gibran juga mengakui sudah mengambil kembali mobil dinasnya dari Solo Paragon Mall dan menggunakannya seperti biasa, pada Senin, 8 Juli 2024.
Mobil dinas bernomor polisi AD 1 A itu sebelumnya diparkir di depan atau drop off lobi Solo Paragon Mall selama dua hari, Sabtu-Ahad, 6-7 Juli 2024 seiring dilangsungkannya aktivitas Festival Kuliner Pecinan Nusantara.