Jokowi Minta BPK Kawal Pengelolaan Anggaran Masa Peralihan Pemerintahan Prabowo

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengawal pengelolaan anggaran di masa peralihan pemerintahan agar melangkah baik. Di hadapan sejumlah menteri dan ketua lembaga negara, Jokowi mengatakan BPK berkedudukan krusial dalam perbaikan pengelolaan finansial negara dan mendorong pemerintahan nan akuntabel.

Jokowi meyakini penggantinya, Prabowo Subianto, bakal menjadikan hasil audit BPK sebagai referensi dalam menjalankan roda pemerintahan. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Gibran adalah anak bungsu Presiden Joko Widodo.

"Ini krusial agar duit rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik serta dikelola secara transparan dan akuntabel," kata Jokowi dalam sambutannya usai menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan finansial pemerintah pusat tahun anggaran 2023.

Selain itu, Jokowi menekankan agar para menteri hingga kepala wilayah untuk menindaklanjuti rekomendasi nan diberikan BPK. Sehingga, kata dia, pengelolaan anggaran bisa lebih baik lagi ke depan.

Iklan

Sebelumnya, BPK kembali memberikan penilaian opini WTP terhadap pengelolaan finansial pemerintah pusat. Opini WTP ini adalah nan kedelapan kalinya diterima pemerintah pusat sejak diberikan pertama kali pada 2026.

“Opini WTP menjadi refleksi kualitas terbaik dalam pertanggungjawaban penyelenggaraan APBN, dan merupakan capaian membanggakan nan tidak lepas dari komitmen dan upaya keras pemerintah untuk mendukung good governance dalam pengelolaan finansial negara,” kata Ketua BPK Isma Yatun saat memberikan kata sambutan.

Pilihan Editor: SYL Heran Jadi Terdakwa, Jaksa Nilai Ada Pengakuan Terjadi Korupsi di Kementan