DPR Dukung Peningkatan Anggaran Sosial di Padang Pariaman

INFO NASIONAL - Sebanyak 84.558 jiwa di Kabupaten Padang Pariaman tercatat sebagai penerima Program Bantuan Keluarga Harapan. Angka tersebut nyaris menyentuh 20 persen masyarakat Kabupaten Padang Pariaman dengan total 459.169 jiwa. Anggota Komisi VIII DPR RI, John Kenedy Azis menyatakan keprihatinannya dan mendorong pemerintah untuk meningkatkan anggaran sosial di wilayah tersebut.

Dalam rapat kunjungan spesifik Komisi VIII DPR RI dengan Dinas Sosial dan P3A Kabupaten Padang Pariaman nan digelar pada Sabtu, 6 Juli 2024 di Kota Pariaman, dipaparkan bahwa anggaran dinas sosial hanya berkisar Rp7 miliar untuk penanganan wilayah seluas lebih dari 1.300 km persegi.

“Saya sangat prihatin rupanya anggaran untuk dinas sosial itu sangat mini sekali. Untuk 459 ribu masyarakat Kabupaten Padang Pariaman, biaya sosialnya hanya Rp7 miliar. Bisa dibuat apa dengan anggaran itu?,” kata legislator Dapil Sumatra Barat II seusai rapat.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Golkar ini berambisi nantinya bakal ada peningkatan anggaran bagi Dinas Sosial dan P3A di Kabupaten Padang Pariaman. Menurutnya, besaran anggaran nan ideal bagi wilayah tersebut adalah berkisar 5 kali lipat dari anggaran saat ini. Hal tersebut dilontarkannya mengingat luasan wilayah, banyaknya penerima support dan potensi musibah nan terjadi.

“Saya berambisi kedepannya dinas sosial ini adalah salah satu dinas alias OPD di tingkat kabupaten nan kudu ditingkatkan anggarannya, minimal sekitar 5 kali lipat dari nan sekarang. Supaya dia bisa bekerja,” katanya.

Iklan

Dalam kesempatan nan sama, John juga mengungkapkan keprihatinannya lantaran tetap banyak masyarakat Kabupaten Padang pariaman nan menjadi penerima support Program Keluarga Harapan. Ia pun lantas membandingkannya dengan Kabupaten Bandung nan menjadi wilayah pemilihan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily.

“Tadi pak Ace mengatakan di Jawa Barat, di Dapil beliau dengan jumlah masyarakat 3,5 juta dia jumlah PKH nya hanya 100 ribu. Coba bandingkan itu! Ke depan mudah-mudahan pengentasan kemiskinan melalui dinas sosial dan Kementerian Sosial dapat melangkah sebagaimana mestinya,” kata John.

Pada kunjungan tersebut, Komisi VIII DPR RI juga berkesempatan untuk memberikan support secara langsung ke masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman. Total support sosial nan kemudian diserahkan kepada Dinas Sosial dan P3A Kabupaten Padang Pariaman untuk didistribusikan kepada masyarakat adalah senilai Rp45.618.822.946.(*)