DEEP Desak Presiden Jokowi Segera Lantik Iffah Rosita Jadi Komisioner KPU

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati mendesak Presiden Joko Widodo namalain Jokowi untuk segera melantik komisioner baru Komisi Pemilihan Umum alias KPU Republik Indonesia, Iffa Rosita. Iffa, bakal mengisi bangku komisioner KPU Hasyim Asy'ari yang dipecat DKPP lantaran kasus tindakan asusila.

"Iffa Rosita sesuai dengan urutan calon berikutnya," kata Neni melalui keterangan tertulisnya pada Senin, 8 Juli 2024.

Dia meminta pemerintah juga konsisten tidak mengotak atik kembali calon nan sudah ditetapkan saat fit and propper test nan digelar oleh Komisi II DPR selama empat hari  pada pertengah Februari 2024. 

“Iffa Rosita sudah jelas ada di urutan kesembilan setelah Viryan (Komisioner KPU RI 2017-2022). Kita ketahui Bersama bahwa kerabat Viryan meninggal bumi pada 21 Mei 2022 lantaran sakit. Maka, calon pengganti berikutnya adalah Iffa Rosita nan saat ini menjadi komisioner KPU Provinsi Kalimantan Timur," tuturnya. 

Menurutnya, jika pemerintah menunda dan mengulur-ulur pelantikan komisioner baru nan menggantikan Hasyim, maka perihal ini bakal mengundang tanda tanya publik nan berimplikasi serius terhadap kredibilitas dan reputasi KPU. 

"Cukup kompleks terutama dalam penyelenggaraan teknis proses penyelenggara pemilu, maka kehadiran komisioner pengganti Hasyim menjadi sangat krusial dan dibutuhkan," ujarnya. 

Dia mengatakan ada banyak pekerjaan rumah (PR) nan kudu diselesaikan KPU terutama berangkaian dengan pembenahan internal. Selain itu, krusial juga pemilihan ketua KPU definitif dilakukan setelah Iffa Rosita dilantik.

Hal ini mengingat tidak lama lagi KPU bakal menghadapi fase krusial tahapan nan memerlukan koordinasi dan konsolidasi internal serta memastikan pemilihan serentak 2024 dapat melangkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 “Saya berambisi kasus Hasyim ini menjadi pembelajaran nan sangat berbobot dan tidak bermain-main dengan integritas. Sekali melakukan tindakan amoral, selamanya publik tidak percaya terhadap lembaga KPU," kata dia.

Iklan

Selain itu, Neni menilai pelanggaran etik nan dilakukan Hasyim berkali-kali. Integritas KPU telah tercoreng. KPU saat ini menghadapi tantangan nan sangat berat dan tidak mudah dalam meraih kembali kepercayaan publik dan memperbaiki reputasi penyelenggara pemilu. "Sebab integritas pemilihan serentak 2024 itu kudu dimulai dari penyelenggara pemilu,” kata Neni. 

Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, buka bunyi soal gimana langkah lembaganya mengembalikan kepercayaan publik.

"Kami menerima semua masukan, ya kami berbenah dan pasti bakal melakukan langkah-langkah konkret untuk Pilkada," kata Afifuddin di Hotel Gran Melia, Jakarta pada Senin, 8 Juli 2024.

Afifuddin membeberkan baru saja mendatangi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk berkoordinasi banyak perihal mengenai persiapan Pilkada. "Tahapan-tahapan ini juga dikawal dengan baik," kata dia. 

Saat ditanya apakah sudah berkomunikasi dengan Iffah, nan digadang-gadang menggantikan Hasyim sebagai personil KPU, Affifudin mengatakan belum. 

"Tidak..tidak kelak biar teman-teman di Komisi II dan seterusnya," ujar dia.

Pilihan Editor: Jokowi Bela KPU nan Disebut Mahfud Tak Layak Gelar Pilkada