BSKDN Kemendagri Siap Lanjutkan Kerja Sama Program Review

INFO NASIONAL - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yusharto Huntoyungo, tengah melakukan studi banding ke Tokyo, Jepang, Jumat, 2 Agustus 2024, untuk membahas kerja sama penyelenggaraan Program Review. Program ini merupakan metode pertimbangan nan melibatkan langsung masyarakat dan telah dilaksanakan di Jepang sejak 2002.

Studi banding tersebut merupakan undangan dari Koso Nippon dan berjalan mulai 31 Juli hingga 6 Agustus 2024. Selain Kemendagri, studi banding ini juga melibatkan perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kabupaten Sinjai, Kota Surabaya, Alterasi Indonesia, Yayasan Nusantara Sejati, serta Azrohal Hasan, Project Officer Program Review di Indonesia.

Pada hari pertama, rombongan berjumpa Menteri Transformasi Digital Jepang, Taro Kono, untuk membahas kerja sama penyelenggaraan Program Review. Menteri Taro Kono menyambut baik kunjungan tersebut dengan menyapa rombongan di kantornya. Ia berterima kasih lantaran Indonesia telah melaksanakan Program Review di Kabupaten Bantul, Kota Surabaya, dan Kabupaten Sinjai selama tiga tahun terakhir.

“Keberhasilan penyelenggaraan Program Review di Indonesia menjadi bukti nyata bahwa kerjasama internasional dapat membawa perubahan positif,” ujar Taro Kono.

Menanggapi perihal tersebut, Yusharto menyatakan bahwa Indonesia siap melanjutkan kerja sama penerapan Program Review pada tahun berikutnya dengan didampingi oleh Yayasan Nusantara Sejati dan Koso Nippon.

“Kami memandang potensi besar dalam Program Review untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di beragam wilayah di Indonesia,” kata Yusharto. “Ke depan, setelah penandatanganan MoU akhir Juli dengan Kemendagri, kita bakal semakin memperluas kebermanfaatan Program Review untuk daerah-daerah di Indonesia,” tambahnya.

Iklan

Pertemuan kemudian bersambung dengan obrolan berbareng Deputy Director General dan Deputy Director Pemerintah Pusat Jepang. Mereka saling berbagi pengalaman teknis mengenai penyelenggaraan Program Review di Jepang dan Indonesia. Banyak perihal baru nan didapatkan dalam obrolan ini, termasuk rencana Kementerian PAN-RB nan bakal memasukkan Program Review dalam serangkaian program reformasi birokrasi.

“Kami sangat terbuka untuk belajar dari pengalaman Jepang dalam melaksanakan Program Review. Ada banyak perihal nan bisa diadaptasi dan diterapkan di Indonesia,” ungkap Yusharto.

Sebagai rekan kerja Koso Nippon di Indonesia nan telah mendampingi penyelenggaraan Program Review di Kota Surabaya dan Kabupaten Sinjai, Yusharto mengaku mendapatkan banyak pengalaman baru dalam teknis penyelenggaraan Program Review di pemerintah Jepang.

Studi banding ini menjadi langkah krusial dalam memperkuat kerja sama antara Indonesia dan Jepang dalam perihal pertimbangan kebijakan publik nan melibatkan masyarakat secara langsung. Dengan keberlanjutan Program Review, diharapkan bakal tercipta pemerintahan nan lebih transparan dan akuntabel di beragam wilayah di Indonesia.

“Kerja sama ini bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga tentang membangun kepercayaan dan komitmen berbareng untuk menciptakan pemerintahan nan lebih baik bagi masyarakat,” tutup Yusharto.(*)