Bawaslu Minta Panwascam Lakukan Ini Saat Awasi Kampanye Pilkada 2024

2 months ago

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pengawas Pemilu alias Bawaslu RI, Rahmat Bagja, meminta panitia pengawas kecamatan (panwascam) datang secara langsung saat masa kampanye Pilkada 2024. Kampanye untuk Pilkada Serentak 2024 bakal dilaksanakan pada 25 September hingga 23 November mendatang.

Bagja menuturkan penyelenggaraan kampanye kudu diawasi secara langsung di lapangan, bukan lewat siaran televisi. “Saya percaya jarang kampanye nan masuk televisi nanti," ujar Bagja dalam keterangan nan diterima di Jakarta pada Ahad, 7 Juli 2024.

Bagja mengingatkan panwascam untuk selalu menggunakan tanda pengenal sebagai corak eksistensi Bawaslu selama bekerja pada tahapan Pilkada 2024. Sebab, kata dia, panwascam bukan intel melainkan petugas pengawas proses kampanye.

“Oleh karena itu, kudu menggunakan identitas. Rompi dan topi jika ada juga kudu dipakai," ujarnya.

Dia meminta panwascam membikin laporan hasil pengawasan (LHP) secara perincian dan menyerahkannya kepada Bawaslu kabupaten/kota setempat.

"Harus dijelaskan dalam LHP secara detail, pasangan mana nan kampanye, berapa orang kira-kira peserta kampanyenya, dan tim kampanyenya siapa nan bertanggung jawab. Itu kudu dicek dan dituliskan. Kalau memang tidak ada temuan, jangan ditulis nihil, tetapi ditulis tidak ada pelanggaran," ujarnya.

Bagja juga meminta panwascam menjalin koordinasi nan baik dengan kepolisian sektor (Polsek) setempat. Dia meyakini koordinasi nan baik bakal memberikan kemudahan bagi panwascam dan Bawaslu kabupaten/kota jika ada persoalan nan perlu diselesaikan melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Bawaslu Minta Panwascam Tingkatkan Kinerja di Pilkada 2024

Adapun Anggota Bawaslu RI, Herwyn J. H. Malonda, meminta panwascam meningkatkan keahlian pada Pilkada 2024 alias semakin membaik dibandingkan saat Pemilu 2024.

"Pemilihan kepala wilayah (pilkada) mempunyai tantangan tersendiri, misalnya, adanya politik lokal nan berbeda di setiap wilayah," ujar Herwyn dalam keterangan nan diterima di Jakarta, Ahad, 7 Juli 2024.