Bamsoet Apresiasi Kinerja Pemerintah Raih Opini WTP

INFO NASIONAL - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet), memberikan apresiasi tinggi terhadap keahlian finansial pemerintah pusat nan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pencapaian ini menandai opini WTP kedelapan sejak Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) 2016.

"Sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo, hasil WTP tidak boleh membikin pemerintah pusat terlena. Karena WTP bukan prestasi, melainkan kewajiban. Mendapatkan WTP bukan berfaedah tidak ada perihal nan perlu ditingkatkan dan disempurnakan. Mengingat penggunaan APBN sebagai duit rakyat kudu tepat secara manajemen serta tepat guna dan tepat sasaran," ujar Bamsoet setelah menghadiri penyerahan LHP LKPP dari BPK kepada pemerintah pusat, di Jakarta, Senin, 8 Juli 2024.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden KH Maruf Amin, Ketua DPR Puan Maharini, Ketua BPK RI Isma Yatun, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menko Polhukam Hadi Thahjanto.

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 bagian Hukum, HAM, dan Keamanan ini juga mendukung langkah pemerintahan Presiden Joko Widodo nan sudah melakukan reformasi struktural untuk memangkas beragam perizinan nan rumit dan berbelit. Reformasi struktural ini kudu kembali dilanjutkan, ditingkatkan, dan disempurnakan oleh pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto agar memberikan kepastian hukum. Dalam pengelolaan perekonomian, kepastian norma adalah nan utama.

Iklan

"Saat ini ada sekitar 42 ribu peraturan di Indonesia, mulai dari undang-undang, peraturan presiden, peraturan pemerintah, hingga peraturan gubernur, bupati, dan walikota nan saling tumpang tindih. Hiper regulasi, disharmonisasi regulasi, hingga multi interpretasi izin tersebut berakibat pada terhambatnya kemajuan perekonomian, termasuk suasana investasi dan kemudahan berupaya di Indonesia. Karenanya perlu dilakukan pertimbangan secara menyeluruh melalui program legislasi review," jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menjelaskan bahwa dalam menghadapi perekonomian dunia nan tetap diselimuti banyak ketidakpastian akibat bentrok geopolitik, perang dagang, serta perubahan suasana nan semakin nyata, pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto kudu bisa memanfaatkan penggunaan APBN dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas dan elastisitas secara seimbang. Dengan demikian, kebijakan nan diambil bisa lebih berani dan konsentrasi pada hasil, daripada terbelenggu pada prosedur nan berorientasi proses.

"Pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun ini diperkirakan melambat menjadi hanya 3,2 persen. Bahkan krisis ekonomi melanda beberapa kawasan. Indonesia tetap menghadapi kondisi nan sangat baik lantaran hingga saat ini ekonomi dan politik sangat stabil. Ekonomi tetap tumbuh di atas 5 persen, apalagi di kuartal I/2024 tumbuh 5,11 persen. Stabilitas politik dan ekonomi inilah nan perlu dijaga oleh pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, sehingga perekonomian Indonesia hingga akhir tahun kelak bisa tetap tumbuh signifikan," kata Bamsoet.(*)