Anggota Partai Politik Dominasi Komisioner Badan Pemeriksa Keuangan

Trending 6 months ago
Sejumlah politikus kembali meramaikan seleksi calon personil Badan Pemeriksa Keuangan.
Sejumlah politikus kembali meramaikan seleksi calon personil Badan Pemeriksa Keuangan.

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta

Risiko Dominasi Politikus di BPK

Kehadiran politikus di pendaftaran komisioner Badan Pemeriksa Keuangan alias BPK menimbulkan kekhawatiran atas nasib auditor negara.

Proses Seleksi BPK hingga Anggota nan Terjerat Kasus

Sejumlah personil partai politik kembali meramaikan seleksi calon personil Badan Pemeriksa Keuangan alias BPK. Berikut ini proses seleksinya.

Bagaimana Evaluasi Kinerja BPK 5 Tahun Terakhir

Kinerja BPK dalam lima tahun terakhir dinilai tetap buruk. Praktik jual-beli opini WTP terjadi berulang. Bagaimana evaluasinya?

Hukum

Kendala LPSK Melindungi Saksi dan Keluarga Afif Maulana

LPSK tak kunjung mengabulkan permohonan perlindungan bagi saksi dan family Afif Maulana. Apa pasal nan berpotensi dilanggar?

Nasional

Kontroversi Lanjutan Impor Dokter Asing

Iklan

Organisasi pekerjaan menilai banyak ancaman dari rencana pemerintah mengimpor master asing. Cara pemerintah mengatasi kekurangan master dengan membuka keran pemberian izin bagi master luar negeri dinilai kurang tepat. Apa saja ancaman dari rencana impor master asing ini?

Editorial

Pembubaran Jamaah Islamiyah: Antara Organisasi dan Ideologi

Para pemimpin Jamaah Islamiyah menyatakan pembubaran organisasi. Ideologinya belum mati.

Baca selengkapnya di Koran Tempo:

Risiko Dominasi Politikus di BPK

Bagaimana Evaluasi Kinerja BPK 5 Tahun Terakhir

Kendala LPSK Melindungi Saksi dan Keluarga Afif Maulana

Kontroversi Lanjutan Impor Dokter Asing

Pembubaran Jamaah Islamiyah: Antara Organisasi dan Ideologi




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten nan dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.


 

Video Pilihan


76 Pendaftar Calon Anggota BPK, MAKI Sarankan DPR Pilih Kalangan Profesional

1 hari lalu

Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saima. TEMPO/Imam Sukamto
76 Pendaftar Calon Anggota BPK, MAKI Sarankan DPR Pilih Kalangan Profesional

Sebanyak 76 orang mendaftar sebagai calon personil Badan Pemeriksa Keuangan alias BPK. DPR diminta memilih dari kalangan profesional.


Dihadiri Banyak Wartawan, Megawati Sebut Acara PDIP Tetap Jadi Magnet Berita

2 hari lalu

 PDIP
Dihadiri Banyak Wartawan, Megawati Sebut Acara PDIP Tetap Jadi Magnet Berita

Megawati mengucapkan apresiasinya terhadap wartawan nan datang di aktivitas PDIP.


DPW PPP Bali Dorong Perubahan AD/ART untuk Buka Peluang Orang Luar Jadi Ketum

10 hari lalu

Kedua massa tersebut dari Front Kader Ka'bah Bersatu (FKKB) dan Front Kader Penjaga Partai (FKPP). Mereka berunjuk rasa mengenani kepemimpinan PLT Ketua Umum PPP Mardiono di depan Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Menteng, Jakarta Pusat, 14 Juni 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
DPW PPP Bali Dorong Perubahan AD/ART untuk Buka Peluang Orang Luar Jadi Ketum

Sebelumnya Wakil Ketua Umum PPP, Amir Uskara, mengatakan ada syarat unik untuk menjadi ketua umum PPP. Pernah jadi pengurus di DPW alias di DPP.


PAN Gelar Rakernas Sabtu Lusa, Bahas Kongres hingga Pilkada

10 hari lalu

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan berbareng delapan puluh kedua DPD dan sekertaris PAN se-Indonesia usai berjumpa dengan Presiden Joko Widodo di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 10 Mei 2024. Zulhas membantah pertemuan dengan presiden mengenai permintaan jatah bangku menteri. TEMPO/Subekti.
PAN Gelar Rakernas Sabtu Lusa, Bahas Kongres hingga Pilkada

Viva menyampaikan, PAN juga bakal merevisi patokan partai. Menurut dia, pembahasan itu merupakan upaya menjunjung kerakyatan di internal partai.


12 Syarat Jadi Komisioner KPK, Anda Berminat?

15 hari lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
12 Syarat Jadi Komisioner KPK, Anda Berminat?

Indeks Persepsi Korupsi 2023 rilisan TII menunjukkan skor 34, merosot dari 110 menjadi 115. Siapa boleh jadi komisioner KPK?


Jokowi Bantah Bahas Pilkada dengan Pimpinan Parpol Akhir Mei Lalu

19 hari lalu

Presiden Jokowi menjelaskan tentang program pompanisasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian di semua provinsi rawan kekeringan, seusai peninjauan ke Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Jokowi Bantah Bahas Pilkada dengan Pimpinan Parpol Akhir Mei Lalu

Jokowi membantah pernah membahas pilkada ketika berjumpa dengan ketua parpol pemerintah, akhir Mei lalu. Berbeda dengan keterangan Zulkifli.


PUPR Mengaku Ada Keterlambatan Material Proyek IKN

23 hari lalu

Training Center Timnas Indonesia di IKN. (fifa.com)
PUPR Mengaku Ada Keterlambatan Material Proyek IKN

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengaku ada keterlambatan material proyek Ibu Kota Negara (IKN).


Kompetensi Pansel KPK Seleksi Komisioner Berintegritas Diragukan

31 hari lalu

Pertemuan Pansel KPK dengan beragam kalangan dikhawatirkan hanya menjadi formalitas.
Kompetensi Pansel KPK Seleksi Komisioner Berintegritas Diragukan

Pansel KPK nan didominasi unsur pemerintah diragukan menyeleksi komisioner KPK nan independen dan berintegritas.


Gerak Cepat Bobby Nasution Dekati Partai Politik untuk Pilgub Sumut, Apa Saja Parpol nan Didekati Mantu Jokowi?

31 hari lalu

Wali Kota Medan Bobby Nasution usai menjalani Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) bakal calon gubernur Sumatera Utara di DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Senen, Jakarta, Selasa, 4 Juni 2024. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyatakan Bobby lulus dalam UKK calon gubernur Sumatera Utara. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Gerak Cepat Bobby Nasution Dekati Partai Politik untuk Pilgub Sumut, Apa Saja Parpol nan Didekati Mantu Jokowi?

Wali Kota Medan Bobby Nasution gercep mendekati sejumlah partai politik untuk mendukung dirinya maju di Pilgub Sumut 2024.


Diberikan Izin Usaha Pertambangan, Ini 13 Larangan nan Harus Dipatuhi Ormas Keagamaan

32 hari lalu

 NU dan Muhammadiyah. Wikipedia-Muhammadiyah
Diberikan Izin Usaha Pertambangan, Ini 13 Larangan nan Harus Dipatuhi Ormas Keagamaan

ormas keagamaan mendapatkan izin upaya pertambangan dari Jokowi. Berikut 13 larangan ormas, termasuk ormas keagamaan.


More
Source