TEMPO.CO, Jakarta - PT PLN (Persero) mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 3 triliun untuk tahun anggaran 2025. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyebut, PMN tersebut bakal digunakan untuk program listrik desa alias Lisdes.
"Kami mengusulkan alokasi PMN untuk program Lisdes senilai Rp 3 triliun di tahun 2025 untuk mendukung sasaran rasio desa berlistrik 100 persen di tahun 2027," katanya dalam rapat dengar pendapat berbareng Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di kompleks Senayan pada Rabu, 10 Juli 2024.
Program dengan alokasi anggaran Rp 3 triliun ini, kata dia ,menargetkan 192 kabupaten, 548 kecamatan dan 1.092 desa. Lisdes bakal menyasar 85.017 pengguna dengan kapabilitas listrik 19.877 kilowatt peak (KWp). Kemudian, melalui PMN ini PLN bakal membangun prasarana jaringan tegangan menengah 2.2388 kilometer sirkit (kms), jaringan tegangan rendah 1.692 kms dan gardu pengedaran 54.930 kilovolt ampere (kVA).
Dia mengatakan, pada tahun 2023 dan 2024 PLN tidak mendapatkan PMN. PLN telah merencanakan roadmap Lisdes untuk mencapai sasaran rasio desa berlistrik 100 persen pada 2024. Namun, lantaran tidak mendapatkan PMN, sasaran tersebut mundur ke tahun 2027.
Darmawan menjelaskan multiplier effect dari program Lisdes. Dia menyebut, hadirnya listrik di daerah-daerah bakal menciptakan multiplier effect seperti menambah lapangan kerja, meningkatkan pelayanan sektor kesehatan, meningkatkan produktivitas sektor kelautan, memajukan kualitas pendidikan, meningkatkan hasil produksi sektor industri, serta meningkatkan produktivitas di sektor agrikultur. Dengan demikian, dapat menjadi daya sorong pertumbuhan perekonomian wilayah setempat.
Iklan
PLN juga telah mengkaji komparasi jika menggunakan PMN tahun anggaran 2025 alias tanpa PMN. Bila PLN mendapatkan PMN Rp 3 triliun tersebut, kata dia PLN tidak memerlukan commercial loan alias utang untuk mendanai program Lisdes sehingga proyeksi finansial PLN bakal lebih sehat. Namun jika tidak mendapatkan PMN, maka PLN kudu mencari pendanaan nan bakal membawa beban bunga.
"Kami dengan terpaksa juga menyediakan pendanaan dari commercial loan, ada tambahan beban kembang sekitar Rp 1,55 triliun, dibanding andaikan menggunakan PMN. Juga ada penambahan subsidi dan kompensasi sebesar Rp 1,57 triliun," tutur Darmawan.
Pilihan Editor: Defisit APBN Diprediksi Rp609 Triliun, Ekonom Core Beberkan Dampaknya bagi Pemerintahan Prabowo