TEMPO.CO, Medan - Selama empat tahun terakhir, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) telah menangani 2.589 PMI nan tiba di Tanah Air dalam keadaan meninggal dunia, menangani 3.643 pekerja nan sakit, depresi dan lenyap ingatan. BP2MI juga menangani kepulangan pekerja migran akibat dideportasi sekitar 110.569 orang.
Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan nan menimpa para pekerja migran adalah potret nan memilukan. Dia mengatakan negara terlalu lama abai dengan membiarkan praktik sindikat penempatan pekerja migran ilegal.
"Perdagangan orang adalah upaya kotor, upaya haram nan perputaran uangnya sangat fantastis. BP2MI menabuh genderang perang melawan sindikat penempatan terlarangan dan tindak pidana perdagangan orang," kata Benny usai mengukuhkan 165 Kawan PMI se-Sumatera Utara, Selasa, 23 Juli 2024.
Ia menyebut negara juga memberi stigma stigma sangat jelek kepada tenaga kerja Indonesia bahwa seolah-olah TKI adalah orang-orang nan kudu dipandang rendah. "Kami memberi label terhormat dengan menetapkan PMI sebagai pejuang keluarga, pahlawan devisa. Pada 2023, PMI menyumbang Rp 227 triliun, sumbangan terbesar kedua untuk negara,"ucap Benny.
BP2MI dalam rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu bertanya argumen negara tidak bisa menyentuh sindikat penempatan ilegal. Ternyata sindikat ini dilindungi oknum-oknum nan mempunyai atribut kekuasaan negara. Di depan presiden, panglima TNI, Kapolri, menteri dan lembaga, Benny menyebut oknum-oknum itu berasal dari TNI, Polri, menteri, lembaga. Bahkan, dia mengakui ada oknum di BP2MI terlibat dalam sindikat penempatan terlarangan pekerja migran Indonesia.
"Kita percaya oknum bandel dan pengkhianat republik selalu ada di mana-mana, tapi kita percaya di lembaga negara, kepolisian, MPR, TNI, kementerian, lembaga dan lainnya, tetap banyak orang-orang baik nan mempunyai komitmen kepada negara, merah putih dan Republik Indonesia," katanya disambut tepuk tangan.
Kepada personil Komisi 9 DPR Saleh Partaonan Daulay nan hadir, Benny melaporkan tren baru korban penempatan ilegal. Rata-rata mereka adalah lulusan SMA, sarjana, beberapa kasus malah mereka nan menyandang gelar strata Dua. Dari Sumatera Utara juga tidak sedikit nan menjadi korban TPPO untuk menjadi operator gambling online alias kejahatan siber lainnya di Kamboja.
Iklan
Ia pun sudah menyampaikan kepada Jokowi, Menkopolhukam, Kapolri, hingga Panglima TNI bahwa sangat mudah menangkap tokoh di kembali upaya judi online di Kamboja. "Saya cukup menyebut inisialnya T aja, boleh ditanya kepada Pak Menko. Presiden kaget, Pak Kapolri kaget, cukup hebohlah waktu itu. Orang ini selama Republik ini berdiri, tidak tersentuh hukum," ujar Benny.
Ia pun menegaskan saatnya negara mengambil tindakan tegas dengan menyeret para penjahat itu. "Yang merupakan penjual anak bangsa nan selama ini mengambil untung dari upaya haram perdagangan manusia," ujar Benny.
Menurut dia, sangat rawan jika memilih bekerja secara ilegal, apalagi di luar negeri. Pekerja bakal mengalami akibat dideportasi, kekerasan fisik, kekerasan seksual, penghasilan tidak dibayar lantaran terikat oleh perjanjian kerja, pemutusan hubungan kerja sepihak lantaran tidak ada perjanjian, pemanfaatan masa kerja sampai 20 tahun. "Sepanjang 2020 sampai Juni 2024, Satgas BP2MI telah melakukan 1.584 kali pencegahan dan menyelamatkan 18.949 calon pekerja nonprosedural," ungkap Benny.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara Ismael P Sinaga berambisi Kawan PMI memastikan pekerja migran mendapat info nan membuatnya terhindar dari praktik tindak pidana perdagangan orang (TPPO) nan marak terjadi. Sedangkan Saleh Partaonan Daulay mengatakan Sumut menjadi wilayah rawan TPPO lantaran berbatasan dengan Malaysia dan Singapura. Dia meminta masyarakat aktif memberi info kepada Kawan PMI.
Pilihan Editor: LP3HI Berikan 2 Bukti Tambahan di Sidang Praperadilan Promosi Judi Online Wulan Guritno dan Nikita Mirzani