DPR Belum Terima Surat Presiden soal Pengganti Komisioner KPU Hasyim Asy'ari
Minggu, 21 Juli 2024 11:19 WIB
Iklan
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa pihaknya belum menerima surat presiden soal pengganti mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari.
"Sampai hari ini belum," kata laki-laki nan berkawan disapa Cak Imin itu saat memberikan keterangan pers di area Bundaran HI, Jakarta, Ahad, 21 Juli 2024.
Walaupun demikian, dia tidak menutup kemungkinan bahwa lembaganya bakal menerima surpres tersebut dalam waktu dekat. "Mungkin minggu-minggu ini kali ya," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Kepres Nomor 73P tertanggal 9 Juli 2024 tentang pemberhentian dengan tidak hormat Hasyim Asy'ari sebagai personil KPU RI.
Presiden menandatangani Kepres usai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menjatuhkan hukuman pemberhentian tetap untuk Hasyim mengenai kasus dugaan asusila.
Iklan
"Menjatuhkan hukuman pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap personil Komisi Pemilihan Umum RI terhitung putusan ini dibacakan," kata Ketua DKPP RI Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan di Kantor DKPP RI, Jakarta, Rabu, 3 Juli 2024.
Selain itu, DKPP RI mengabulkan pengaduan pengadu seluruhnya, dan meminta Presiden RI Joko Widodo untuk mengganti Hasyim dalam kurun waktu tujuh hari sejak putusan dibacakan.
Terakhir, DKPP RI meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI untuk mengawasi penyelenggaraan putusan tersebut.
Pilihan Editor:Demokrat Dukung Ahmad Riza Patria - Marshel Widianto di Pilkada Tangsel 2024
Rekomendasi Artikel
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten nan dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
KPK Putuskan Buka Obstruction of Justice Kasus Harun Masiku Seusai Periksa Istri Saeful Bahri
23 jam lalu
KPK Putuskan Buka Obstruction of Justice Kasus Harun Masiku Seusai Periksa Istri Saeful Bahri
KPK memutuskan untuk membuka obstruction of justice alias perintangan investigasi dalam kasus Harun Masiku seusai interogator memeriksa saksi Dona Berisa.
Gelar Pemungutan Suara Ulang DPD di Sumbar, KPU Akui Habiskan Anggaran Rp 350 Miliar
1 hari lalu
Gelar Pemungutan Suara Ulang DPD di Sumbar, KPU Akui Habiskan Anggaran Rp 350 Miliar
Plt Ketua KPU Mochammad Afifuddin membenarkan soal biaya pemungutan bunyi ulang alias PSU DPD di Sumbar menelan biaya hingga Rp 350 miliar.
Alasan KPU Bali Ingin Pengurangan Baliho Pilkada Dimulai dari Denpasar dan Badung
1 hari lalu
Alasan KPU Bali Ingin Pengurangan Baliho Pilkada Dimulai dari Denpasar dan Badung
KPU Bali meyakini tingkat pendidikan pemilih di Denpasar dan Badung sudah cukup bagus.
KPU Tetapkan Hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 Pasca Putusan MK Kamis Pekan Depan
1 hari lalu
KPU Tetapkan Hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 Pasca Putusan MK Kamis Pekan Depan
KPU telah menggelar pemungutan bunyi ulang (PSU) di sejumlah wilayah sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Presiden Jokowi Belum Terbitkan Surpres Pergantian Komisioner KPU, Para Anggota DPR Ingatkan Ini
1 hari lalu
Presiden Jokowi Belum Terbitkan Surpres Pergantian Komisioner KPU, Para Anggota DPR Ingatkan Ini
Para Anggota DPR ini meminta agar Presiden Jokowi segera menerbitkan surpres pergantian komisioner KPU. Apa alasannya?
Anggota DPR dan DPRD DKI Jakarta Kritik Kebijakan Cleansing Guru Honorer
1 hari lalu
Anggota DPR dan DPRD DKI Jakarta Kritik Kebijakan Cleansing Guru Honorer
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menilai, kebijakan nan dinamai "cleansing" terhadap para pembimbing honorer di DKI Jakarta tersebut kurang humanis.
Legislator Gerindra Desak Pelaku Katrol Nilai Rapor di Depok Dipidana
1 hari lalu
Legislator Gerindra Desak Pelaku Katrol Nilai Rapor di Depok Dipidana
Anggota DPR dari Gerindra meminta semua pelaku katrol nilai rapor di Depok dipidana. Hasil pertimbangan Komisi X, PPDB hanya bermasalah di kota-kota besar
Fraksi PAN DPR Desak Jokowi Segera Terbitkan Surpres untuk Pengganti Hasyim Asy'ari
1 hari lalu
Fraksi PAN DPR Desak Jokowi Segera Terbitkan Surpres untuk Pengganti Hasyim Asy'ari
Fraksi PAN meminta agar Presiden Jokowi menerbitkan surpres pergantian komisioner KPU.
KPU Bali Sebut Rencana Pilkada 2024 Tanpa Baliho Tak Bisa Masuk PKPU, Apa Alasannya?
1 hari lalu
KPU Bali Sebut Rencana Pilkada 2024 Tanpa Baliho Tak Bisa Masuk PKPU, Apa Alasannya?
KPU Bali bakal membikin kesepakatan berbareng peserta Pilkada 2024 di Pulau Dewata agar tidak ada penggunaan baliho.
Segini Jumlah Caleg Terpilih nan Sudah Laporkan LHKPN ke KPK
2 hari lalu
Segini Jumlah Caleg Terpilih nan Sudah Laporkan LHKPN ke KPK
KPU menegaskan bahwa caleg terpilih hasil Pemilu 2024 nan belum menyerahkan LHKPN ke KPK terancam tidak dilantik.